Pelayanan Medis Masih Minim
Jum'at, 01 Juni 2012 , 08:08:00 WIB
hal itu dikatakan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Ali Ghufron Mukti saat membuka Workshop Nasional Pelayanan Kesehatan di Kemenkes, Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Saat ini AKI di Indonesia masih berada di angka 228 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah ini 3-6 kali lebih besar dengan negara ASEAN,” ujar Ali Ghufron.
Begitu juga dengan AKB, kata dia, masih 2-5 kali lebih besar dibanding negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand.
“Jumlah tersebut masih tinggi dari yang ditargetkan pada 2014 menjadi 118 per 100 ribu kelahiran hidup dan 2015 akan diupayakan menjadi 102 per 100 ribu kelahiran hidup,” jelas Ali.
Menurut dia, faktor keterlambatan mendapatkan penanganan medis menjadi salah satu penyebab tingginya AKI dan AKB di Indonesia.
“Para Ibu sering bingung waktu membuat keputusan melahirkan, apakah akan melalui penanganan medis atau non medis, terutama di wilayah pedesaan yang menyebabkan tingginya AKI dan AKB,” katanya.
Untuk mengatasi masalah ini, lanjut Ali, Kemenkes telah melakukan upaya memperbanyak layanan kesehatan kepada masyarakat. Yaitu, dengan pengadaan Pos Persalinan Desa (Polindes) di setiap desa, pemberian kewenangan tambahan pada Puskesmas untuk penanganan gawat darurat dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar (PONED), pemberdayaan rumah sakit sebagai sarana rujukan dalam Pelayanan Obstetri Neonatus Essential Komprehensif (PONEK) dan upaya-upaya standarisasi pelayanan kesehatan kebidanan.
“Bidan memiliki peran penting menjaga kelangsungan hidup ibu dan anak, terutama di wilayah pedesaan. Untuk itu, peranan bidan akan ditingkatkan mutunya,” janji Ali.
Selain itu, lanjutnya, Kemenkes akan meningkatkan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk keluarga tidak mampu. Kemenkes juga telah menganggarkan beberapa dana di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) guna meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan masyarakat dengan menambah tempat tidur atau Puskesmas pembantu yang masih kurang.
“Kami akan menambah anggaran klaim Jampersal dari Rp 440 ribu per kelahiran normal menjadi Rp 660 ribu per kelahiran hidup,” ungkap Ali.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief akan menggenjot program Keluarga Berencana (KB) di pedesaan guna menekan AKI dan AKB.
“Infrastruktur program KB di daerah akan diperkuat melalui Pos KB di daerah serta menghidupkan kembali fungsi Petugas Lapangan KB (PLKB),” tutur Sugiri.
BKKBN juga akan memperkuat layanan Jaminan Pesalinan (Jampersal) mulai dari konsultasi kehamilan, persalinan hingga pemilihan alat KB serta menggiatkan program Generasi Berencana (GENRE) guna menekan tingkat pernikahan dini di kalangan remaja.
“Diharapkan program KB bisa lebih baik untuk menekan angka kematian ibu dan anak,” tandasnya. [Harian Rakyat Merdeka]
No comments:
Post a Comment